Beredar sebuah surat undangan koordinasi verifikasi pengajuan anggaran prioritas program pembangunan di pedesaan tahun anggaran 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Republik Indonesia.

Faktanya, Kemendes PDTT melalui laman website resminya menegaskan bahwa surat undangan tersebut adalah hoaks. Melalui media sosial Instagram resminya, Kemendes PDTT juga menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati bila ada informasi yang mengatasnamakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk tujuan-tujuan tertentu. Pihaknya menuliskan, untuk melakukan pengecekan, bisa dilakukan dengan menghubungi layanan Call Center 1500040 atau kanal pengaduan yang lainnya.